Topik ini mengandung 5 balasan, memiliki 5 suara, dan diperbarui terakhir kali oleh  Blanjaa 2 tahun, 6 bulan yang lalu.

  • #3059

    http://tekno.kompas.com/read/2016/10/12/12024337/selebgram.kaskuser.dan.penjual.di.facebook.bakal.dikenai.pajak

    KOMPAS.com – Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), berencana untuk mengenakan pajak terhadap pengguna yang memakai akunnya untuk menjual jasa atau barang di media sosial.

    Media sosial yang dimaksud, antara lain Instagram, Facebook, forum online Kaskus, dan sejenisnya. Ini berarti selebgram yang mempromosikan sebuah produk di Instagram, penjual di Facebook, dan Kaskuser yang berjualan di forum jual beli (FJB) akan dikenai pajak.

    Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kemenkeu Yon Arsal mengatakan, pemerintah kemungkinan bisa mendapatkan pemasukan hingga 1,2 miliar dollar AS atau setara Rp 15,6 triliun, jika bisa menarik pajak dari kegiatan di media sosial tersebut.

    “Online marketplace, daily deals, penjualan langsung, dan para endorser merupakan subyek pajak jika mereka memiliki pemasukan yang mesti dilaporkan,” terang Yon, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari Bloomberg, Rabu (12/10/2016).

    “Sekarang kami sedang diskusi untuk memutuskan cara yang efektif dalam menerapkan pajak ini, juga membicarakan kemungkinan menerapkan tarif pajak yang berbeda untuk masing-masing jenis bisnis (di media sosial itu),” imbuhnya.

    Seperti diketahui, media sosial di Indonesia telah menjelma menjadi sebuah pasar. Baik di Instagram, Facebook, Kaskus, maupun sejenisnya, orang bisa dengan mudah menemukan berbagai barang dagangan. Jenisnya pun beragam, mulai dari tas merek Channel, sepatu, biskuit makanan anjing, laptop, hingga iPhone 7.

    Selain itu, sejumlah orang yang memiliki banyak followers di Instagram (selebgram) atau media sosial lain memang kerap memberikan layanan iklan. Bentuknya berupa endorse (promosi) terhadap barang atau jasa tertentu.

    Namun, selama ini pemerintah belum mengenakan pajak pada kegiatan tersebut. Pasalnya, bisnis online yang menjadi subyek pajak masih terbatas pada bisnis yang memiliki pemasukan minimal Rp 4,8 miliar per tahun.

    Menurut Yon, sekarang pemerintah sedang menggodok langkah baru. Untuk pengguna yang melakukan endorse (misalnya selebgram), pemerintah akan membandingkan laporan pajak mereka dengan kegiatan di akun media sosial masing-masing.

    Kementerian Keuangan juga akan meminta bantuan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk melacak transaksi dan penjualan online.

     

    Menurut teman2 gimana? apakah ini memberatkan? setuju atau tidak?

  • #3067

    aneh mah setuju2 aja, biarpun cuma jualan di medsos kan tetep aja judulnya jualan, buka usaha, dapet penghasilan, bayar pajak juga dong, biar sama kayak kita pekerja lain 😀

  • #3078

    setuju sih, tapi untuk selebgram, kayaknya berlebihan deh kalau dikenain pajak.

    • #3085

      @blanjaa yah, kalau seleb sih ga usah dipikirin, ga berat juga kali kalau mereka dikenain pajak. penghasilannya udah banyak, enak banget sekarang tinggal posting di medsos juga dapet duit. dapet barang gratisan + duit.

  • #3111

    buat saya pribadi, kalau dibilang memberatkan ya iya juga sih. Online business saya juga penghasilannya ga besar-besar amat, kalau dikenain pajak, pasti cukup berasa juga. Tapi kalau emang kebijakan pemerintah seperti itu ya mau apalagi. Dan seperti yang dibilang hore000, biar adil juga, semua bayar pajak.

  • #3131

    @kelor iya juga ya. Hahaha, aku juga suka ngiri ngeliat seleb, enak ya dapet barang2 gratis terus dapet uang juga. Padahal duitnya sendiri udah banyak, tapi dapet barang gratisan terus. Aku kan juga mauuu.

Melihat 5 post - 1 sampai 5 (dari total 5)

Pengunjung Online

Jumlah pengunjung aktif: 6 pengguna terdaftar dan 440 pengunjung

Perizinan Forum

Anda diizinkan Membaca forum tertutup

Anda diizinkan Membuat topik

Anda diizinkan Menyunting topik

Anda diizinkan Membuat balasan

Anda diizinkan Menyunting balasan

Anda diizinkan Menambahkan label topik